Jerman Mau Hapus Hari Libur Nasional Demi Dongkrak Ekonomi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Jerman tengah mempertimbangkan langkah kontroversial untuk menghapus salah satu hari libur nasional demi meningkatkan produktivitas ekonomi. Gagasan ini muncul di tengah kekhawatiran soal rendahnya jam kerja rata-rata pekerja Jerman dibandingkan negara maju lainnya.

Melansir The Economics pada Rabu (11/6/2025), data OECD mencatat, pada 2023 pekerja Jerman hanya bekerja rata-rata 1.343 jam per tahun dan jadi yang terendah di antara negara-negara ekonomi besar. Sebagai perbandingan, pekerja Amerika Serikat mencatatkan 1.705 jam per tahun, sementara Yunani bahkan mencapai 1.897 jam.

Menurut Kepala Institut Ifo di Munich, Clemens Fuest, penghapusan satu hari libur bisa menaikkan Produk Domestik Bruto (PDB) Jerman hingga €8 miliar (sekitar Rp140 triliun) per tahun. Fuest menyebut langkah ini penting untuk mendanai investasi pertahanan dan infrastruktur yang mendesak.

Saat ini, Jerman memiliki sembilan hari libur nasional, ditambah berbagai hari libur regional yang berbeda-beda di tiap negara bagian. Contohnya, Negara Bagian Thuringia memiliki "Hari Anak Sedunia" dan Saxony merayakan "Hari Doa dan Peringatan". Bavaria bahkan memimpin dengan 13 hari libur.

Kondisi ini menyebabkan ketidaksinkronan antarwilayah yang mengganggu aktivitas ekonomi, seperti pengiriman logistik lintas negara bagian yang terganggu karena salah satu wilayah sedang libur.

Para pelaku bisnis menyambut baik usulan penghapusan hari libur, bahkan beberapa di antaranya mendorong agar dua hari libur dihapus. Namun serikat buruh Jerman menyatakan penolakan keras terhadap rencana tersebut.

Sebagai perbandingan, Denmark pada 2023 memutuskan menghapus "Hari Doa Besar", hari libur keagamaan yang jatuh pada Jumat keempat setelah Paskah, untuk membiayai peningkatan belanja militer. Meski sempat menuai protes besar-besaran, pemerintah tetap melanjutkan kebijakan itu. Langkah serupa bisa jadi dibutuhkan Jerman jika ingin mengubah budaya kerja dan meningkatkan daya saing ekonominya.