Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas pendidikan medis India secara mengejutkan mencabut izin operasional sebuah perguruan tinggi kedokteran bergengsi di wilayah Jammu dan Kashmir, Kamis (15/1/2026). Keputusan ini menuai kontroversi besar karena diduga kuat merupakan bentuk tunduknya pemerintah terhadap tekanan kelompok sayap kanan Hindu yang memprotes dominannya jumlah mahasiswa Muslim di kampus tersebut.
Komisi Medis Nasional (NMC) resmi mencabut pengakuan Shri Mata Vaishno Devi Medical Institute (SMVDMI) pada awal Januari 2026. Kampus yang terletak di wilayah pegunungan Reasi ini merupakan institusi kedokteran swasta yang didirikan oleh badan amal keagamaan Hindu dan mendapatkan sebagian pendanaan dari anggaran pemerintah.
Ketegangan bermula ketika komposisi mahasiswa angkatan pertama program studi MBBS (Sarjana Kedokteran) terungkap ke publik. Dari total 50 mahasiswa yang lolos seleksi ketat melalui ujian nasional (NEET), 42 di antaranya adalah Muslim, tujuh umat Hindu, dan satu umat Sikh. Sebagian besar mahasiswa tersebut berasal dari wilayah Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim.
Kelompok sayap kanan Hindu segera meluncurkan aksi protes besar-besaran di depan gerbang kampus. Mereka berargumen bahwa karena dana pembangunan kampus berasal dari sumbangan umat di Kuil Mata Vaishno Devi, maka mahasiswa Muslim tidak berhak menempuh pendidikan di sana.
"Kampus ini menyandang nama Mata Vaishno Devi, dan ada jutaan pemuja yang emosi keagamaannya terikat kuat dengan kuil ini," ujar juru bicara BJP di Kashmir, Altaf Thakur, mencoba menjelaskan sentimen warga meski ia juga berkilah bahwa penutupan disebabkan oleh masalah teknis.
Tak lama setelah protes memuncak, NMC mengumumkan pencabutan izin dengan alasan SMVDMI gagal memenuhi "standar minimum" yang ditetapkan pemerintah, mencakup kekurangan staf pengajar, jumlah tempat tidur pasien, hingga fasilitas perpustakaan. Namun, klaim ini dibantah keras oleh para mahasiswa yang sudah mulai berkuliah.
Jahan, salah satu mahasiswa, menyatakan bahwa fasilitas kampus justru sangat mumpuni dibandingkan kampus kedokteran lainnya.
"Saya tidak merasa kampus ini kekurangan sumber daya. Kami memiliki empat kadaver (jenazah untuk praktik) per angkatan, sementara kampus lain terkadang hanya punya satu. Setiap mahasiswa punya kesempatan bedah mandiri," ungkapnya kepada Al Jazeera.
Analisis politik dari Jammu, Zafar Choudhary, juga mempertanyakan logika NMC.
"Secara logika, infrastruktur seharusnya membaik setelah kelas dimulai. Kita tidak tahu mengapa kekurangan ini tiba-tiba muncul setelah ada protes identitas," katanya.
Bagi para mahasiswa seperti Saniya Jan (18), penutupan ini adalah mimpi buruk. Ia mengaku telah belajar sangat keras untuk lolos ujian NEET yang sangat kompetitif sebelum akhirnya diterima di SMVDMI. Kini, ia terpaksa pulang ke rumah dengan ketidakpastian masa depan.
"Semuanya terasa hancur sekarang. Semua ini terjadi hanya karena identitas kami. Mereka mengubah prestasi kami menjadi persoalan agama," keluh Saniya dengan nada kecewa.
Menanggapi krisis ini, Kepala Menteri Jammu dan Kashmir, Omar Abdullah, mengecam tindakan kelompok yang memaksa penutupan kampus tersebut. Ia berjanji bahwa pemerintah daerah akan bertanggung jawab untuk memindahkan 50 mahasiswa tersebut ke kampus kedokteran lain di wilayah itu agar pendidikan mereka tidak terhenti.
"Orang biasanya berjuang untuk mendirikan perguruan tinggi kedokteran, namun di sini, perjuangan justru dilakukan untuk menutupnya. Anda telah bermain-main dengan masa depan mahasiswa," tegas Abdullah dalam pernyataannya.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]

3 hours ago
3
















































