Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah akan memberikan sanksi untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) berupa naiknya nilai pajak ekspor. Hal ini berkaitan dengan relksasi ekspor konsentrat tembaga yang sejatinya berakhir di 31 Desember 2024.
Sebagaimana diketahui, Freeport Indonesia seharusnya tidak bisa lagi melakukan ekspor konsentrat, dengan beroperasi fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) konsentrat tembaga di Gresik, Jawa Timur.
Namun sayangnya, smelter tembaga yang mengolah konsentrat menjadi katoda tembaga itu mengalami insiden kebakaran, yang berakibat pada berhentinya produksi.
Atas insiden itu, Bahlil menyebutkan, pihaknya akan memberikan ruang untuk mengizinkan PTFI melakukan ekspor konsentrat tembaga dengan syarat naiknya pajak ekspor.
"Sanksinya kita memberikan adalah pajak ekspornya kita naikkan. Jadi dia membayarkan negara lebih besar daripada sebelumnya. (Pemberian sanksi) baru diputuskan Februari (2025) ini," katanya saat ditemui di sela acara Indonesia Economic Summit, di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
Pemerintah bersama dengan pihak Freeport Indonesia juga sudah melakukan pembahsan perihal relaksasi ekspor konsentrat tembaga ini. Dengan catatan, smelter konsentrat di Gresik sudah bisa berjalan pada Juni 2025 ini.
"Freeport sudah membuat pernyataan dan laporan dari polisi maupun dari asuransi juga sudah ada dan secara bertahap kita masih memberikan ruang untuk melakukan ekspor konsentrat," tegas Bahlil.
Pertimbangan relaksasi ekspor konsetrat ini, kata Bahlil, karena Freeport yang 51% sahamnya dimiliki oleh pemerintah ini berkontribusi besar dalam pendapatan negara.
Sehingga, ada potensial kehilangan pendapatan negara bila PTFI tidak melakukan produksi tembaga dan tak bisa diekspor.
Ditambah, ada potensi ribuan karyawan yang dirumahkan imbas dari belum bisa berjalannya smelter tembaga terbaru PTFI itu.
"(Solusi) win-winnya adalah bagaimana agar produksi daripada Freeport kita berjalan karena kalau enggak nanti karyawan puluhan ribu itu akan dirumahkan. Dan yang kedua adalah potensi untuk kemudian pendapatan Freeport dan negara juga akan menjadi loss. Tapi di sisi lain, bagi saya sebagai Menteri ESDM adalah bagaimana memastikan agar pabrik itu segera berjalan," bebernya.
(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini: