4 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Panjaitan mengatakan implementasi GovTech Indonesia diperkirakan akan selesai sebelum 17 Agustus 2025.
Ia menjelaskan Program Keluarga Harapan (PKH) akan menjadi program utama yang akan dijalankan. Adapun digitalisasi memulai dengan program PKH yang menjadi titik awal transformasi digital. Digitalisasi sistem ini diproyeksikan bisa menghemat anggaran negara hingga Rp 17 triliun per tahun.
"Namun, efisiensi bukan satu-satunya tujuan. Kami ingin memastikan kehadiran negara semakin terasa bagi masyarakat yang paling membutuhkan," ujar Luhut dalam keterangan resmi dikutip Senin (5/5/2025).
Luhut mengungkapkan bahwa saat ini ada empat kelompok kerja yang aktif bergerak, mulai dari pemutakhiran data penerima bantuan sosial, hingga penyusunan kebijakan dan perlindungan data pribadi.
Tak hanya itu, Luhut juga menekankan pentingnya kehatian-hatian, terutama dalam hal interoperabilitas data, termasuk Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang harus berkualitas dan aman.
"Kami sangat berhati-hati, sistem ini harus kredibel, bisa diaudit publik, dan dijaga ketat. Oleh karena itu, kami melibatkan BPKP sejak awal untuk mengawal setiap proses," jelas Luhut.
Luhut menegaskan bahwa GovTech bukan hanya sekadar soal penggunaan teknologi, tetapi lebih pada bagaimana membangun kepercayaan publik melalui pelayanan yang lebih baik.
"Infrastruktur digital publik yang dibangun tidak hanya akan lebih efisien dan inklusif, tetapi juga akan meletakkan fondasi tata kelola bansos yang anti-korupsi, terbuka, dan dapat menjadi contoh bagaimana digitalisasi dijalankan secara terintegrasi dari hulu ke hilir," katanya.
(haa/haa)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Luhut: Pemerintah RI Sudah Siapkan Proposal Negosiasi Dengan AS
Next Article Luhut Pede GovTech Bisa Bantu RI Dulang Setoran Negara Rp1.600 T
