21 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan masih maraknya perusahaan yang melakukan praktik under invoicing, atau melaporkan nilai ekspor maupun impornya di bawah harga aslinya untuk menghindari kewajiban perpajakannya.
"Ada praktik under invoicing yang masih besar yang enggak terdeteksi di pajak dan bea cukai," kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Purbaya menjelaskan, praktik yang diduga turut melibatkan aparat pajak dan bea cukai itu kata dia berhasil dideteksi oleh Tim 10 di Lembaga National Single Window (LNSW). Namun, ia tidak menjelaskan detail komposisi tim itu.
Ia hanya menjelaskan, dari hasil deteksi tim itu, terungkap bahwa 50% ekspor dari beberapa perusahaan sawit merupakan hasil tindakan under invoicing, sehingga mempengaruhi tekanan terhadap penerimaan negara.
Sepanjang 2025, total pendapatan penerimaan perpajakan bahkan hanya 89% dari target APBN, yakni hanya senilai Rp 2.217,9 triliun, dari yang seharusnya Rp 2.490,9 triliun.
"Dengan data yang lebih lengkap kita bisa deteksi bahwa beberapa perusahaan sawit melakukan under invoicing expor separuh dari nilai expornya. Itu akan kita kejar ke depan," ungkap Purbaya.
"Dan mereka enggak bisa main-main lagi. Kita akan pakai teknologi AI segala macem untuk memastikan semua potensinya kita dapatkan dan enggak bocor," tegasnya.
Selain perusahaan sawit, toko usaha bangunan juga kata dia kedapatan banyak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya, seperti dalam bentuk setoran pajak pertambahan nilai (PPN). Termasuk sektor baja.
"Yang pengusahanya dari China punya perusahaan di sini, orang China semua, enggak bisa Bahasa Indonesia, jual langsung ke klien cash base, enggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat. Ada baja, ada perusahaan bangunan tadi," papar Purbaya.
Di sektor usaha baja, Purbaya mengatakan, juga telah mendapatkan data awal bahwa praktik penghindaran pajak berpotensi merugikan negara senilai Rp 4 triliun setiap tahunnya.
"Jadi besar, banyak perusahaan, tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang semi liar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu kan mereka pasti lebih tau dari saya," ucapnya.
Oleh sebab itu, untuk mengurus berbagai masalah itu, ia memastikan akan memperkuat ke depannya profesionalitas dari para aparat pajak maupun bea cukai, supaya kebocoran penerimaan negara tak terus terjadi hingga mendapat perhatian serius dari Presiden Prabowo Subianto.
"Saya disindir lagi dalam pertemuan kemarin dengan Presiden di Hambalang. Dia bilang apakah kita akan mau dikibulin terus oleh pajak dan bea cukai? Itu pesan ke saya dari Presiden walaupun dia enggak ngelihat ke saya," tutur Purbaya.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
