3 hours ago
1
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Ledakan penggunaan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), semikonduktor, dan ekonomi digital sering dipromosikan sebagai penanda lahirnya dunia post-industrial-sebuah fase di mana kekuasaan diasumsikan bergeser dari energi dan material fisik menuju data, algoritma, dan inovasi.
Namun dinamika global terkini justru menunjukkan arah yang lebih kompleks. Disrupsi teknologi tidak menghapus geopolitik klasik; sebaliknya, ia memperkuat dan memperhalusnya. Di balik kemajuan AI dan chip, ketergantungan dunia terhadap energi yang stabil, mineral strategis, serta kendali rantai pasok dari hulu ke hilir justru semakin meningkat.
AI membutuhkan chip, chip membutuhkan mineral, dan mineral bergantung pada tanah, energi, serta stabilitas geopolitik. Dalam kerangka ini, posisi Indonesia menjadi relevan secara struktural. Dengan cadangan nikel terbesar di dunia dan peran yang semakin menonjol dalam pasokan mineral kritis global, Indonesia berada di salah satu simpul penting dalam konfigurasi geopolitik baru tersebut.
Namun peta geopolitik saat ini tidak lagi dapat dibaca melalui narasi sederhana "Barat versus Timur". Amerika Serikat dan Uni Eropa semakin menunjukkan pergerakan yang otonom, dipandu oleh kepentingan nasional masing-masing, khususnya dalam upaya mengamankan energi dan mineral strategis yang menopang basis industri dan ketahanan nasional mereka.
Bagi Amerika Serikat, mineral kritis diperlakukan sebagai isu keamanan nasional, bukan semata persoalan ekonomi. Strategi industrinya secara eksplisit menautkan ketahanan pasokan mineral dengan kesiapan teknologi dan kapasitas pertahanan.
Diversifikasi sumber pasokan dilakukan secara agresif melalui investasi, diplomasi, dan penguatan posisi geopolitik di Amerika Latin, Afrika, hingga kawasan Arktik. Uni Eropa menghadapi konfigurasi risiko yang berbeda.
Ketergantungan industri manufaktur Eropa-terutama otomotif dan energi terbarukan-terhadap pasokan mineral dari China relatif lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat. Karena itu, agenda mineral kritis Uni Eropa lebih banyak digerakkan oleh kebutuhan menjaga keberlanjutan industri dan stabilitas ekonomi domestik, alih-alih logika keamanan militer semata.
Fragmentasi ini menjadi penanda penting dari dunia multipolar yang semakin cair. Barat tidak lagi berbicara dengan satu suara. Dalam konteks tersebut, negara-negara kaya sumber daya seperti Indonesia tidak lagi semata menjadi objek persaingan, melainkan memiliki ruang manuver yang lebih besar-sepanjang mampu membaca arah kepentingan dan titik gesekan masing-masing aktor global.
Eskalasi geopolitik dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa energi dan mineral kembali menjadi medan kontestasi utama. Venezuela sering dikutip sebagai contoh ekstrem bagaimana kekayaan sumber daya justru berubah menjadi liability geopolitik.
Negara dengan cadangan minyak terbesar dunia tersebut menghadapi tekanan ekonomi, sanksi, dan dinamika politik berkepanjangan, bukan karena ketiadaan sumber daya, melainkan akibat tata kelola yang rapuh dan posisi geopolitik yang konfrontatif. Kasus ini memperlihatkan bagaimana hukum internasional dan norma pasar dapat menjadi lentur ketika bersinggungan dengan sumber daya strategis.
Di belahan dunia lain, Greenland muncul sebagai arena kompetisi baru. Wilayah Arktik ini menyimpan puluhan mineral yang dikategorikan kritis oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, termasuk rare earth elements, grafit, dan niobium.
Perhatian geopolitik terhadap Greenland mencerminkan kesadaran bahwa industri teknologi tinggi dan sistem energi masa depan memerlukan pasokan mineral berskala besar dan berjangka panjang. Kontrol atas wilayah tersebut tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan penguasaan fondasi teknologi dan industri pertahanan ke depan.
Ketegangan China-Taiwan menambahkan lapisan lain dalam dinamika ini. Persoalan Taiwan kerap dipahami bukan semata soal kedaulatan atau ideologi, tetapi juga berkaitan dengan semikonduktor, teknologi inti, dan kerentanan rantai pasok global.
Industri chip Taiwan bertumpu pada jaringan pasokan energi dan mineral lintas negara. Dengan demikian, konflik di Asia Timur beresonansi langsung dengan dinamika energi dan mineral di kawasan lain, termasuk Amerika Serikat, Eropa, dan Asia Tenggara.
Dalam lanskap tersebut, posisi Indonesia memperoleh bobot strategis tambahan. Kebijakan hilirisasi mineral yang dijalankan pemerintah dapat dibaca bukan hanya sebagai instrumen ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi geopolitik.
Larangan ekspor bijih mineral mentah-khususnya nikel, bauksit, dan tembaga-merupakan upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai global. Fokus utamanya bukan semata pada aktivitas penambangan, melainkan pada pengendalian nilai dan posisi tawar.
Namun, kebijakan ini secara simultan menarik perhatian dan tekanan dari berbagai pihak, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang membutuhkan pasokan mineral stabil bagi industri, keamanan, dan agenda transisi energi mereka.
Perundingan dagang, kerja sama investasi, hingga dinamika gugatan di WTO mencerminkan satu hal: Indonesia dipandang sebagai simpul strategis dalam peta pasokan global. Bagi kekuatan besar, Indonesia berkembang menjadi lebih dari sekadar mitra dagang, tetapi juga ruang kompetisi pengaruh. Di titik inilah peluang dan risiko bertemu.
Dengan tata kelola yang konsisten dan terukur, Indonesia berpotensi memanfaatkan fragmentasi geopolitik global untuk memperkuat daya tawarnya. Sebaliknya, disorientasi kebijakan berisiko mengubah posisi strategis tersebut menjadi sumber tekanan baru.
Lebih jauh, Indonesia dituntut untuk memainkan peran sebagai swing state geopolitik-tidak sepenuhnya berlabuh pada satu blok, namun tetap kredibel, stabil, dan dapat diprediksi. Kesepakatan mineral perlu disertai dengan penguasaan teknologi, diversifikasi pasar, serta penguatan tata kelola lingkungan dan sosial.
Tanpa itu, agenda peningkatan nilai tambah berisiko hanya memindahkan bentuk ketergantungan: dari ekspor bijih ke ketergantungan pada modal, teknologi, dan pasar asing, dengan beban degradasi lingkungan dan potensi konflik sosial yang menyertainya.
Pada akhirnya, euforia AI dan ekonomi digital tidak mengubah pelajaran mendasar dalam sejarah politik global. Kekuasaan tetap berakar pada energi, tanah, dan mineral. Teknologi mengubah ekspresi konflik, tetapi tidak menghilangkan fondasinya.
Dalam dunia yang semakin terfragmentasi-di mana Barat tidak lagi satu suara dan kompetisi global kian intens-Indonesia memiliki peluang untuk memengaruhi arah dan tempo permainan, bukan sekadar menjadi target kepentingan geopolitik.
Untuk itu, kecerdasan strategi, kualitas tata kelola, dan kemampuan membaca perubahan zaman menjadi instrumen yang sama pentingnya-jika tidak lebih penting-dibandingkan besarnya cadangan mineral yang dimiliki.
(miq/miq)
