7 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - BPJS Kesehatan mencatat, rasio klaim pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat besar. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, pihaknya menanggung defisit sebesar Rp 2 triliun per bulannya.
"Rasio klaim kami sebulan menerima Rp 14 triliun membayar Rp 16 triliun kurang lebih Pak, defisit Rp 2 triliun tiap bulan," ujarnya dalam rapat bersama Komisi XI di gedung DPR RI Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Prihati mengaku, meskipun BPJS Kesehatan telah memiliki cadangan kas yang mampu menjaga keuangan perseroan saat ini, namun tidak dapat menopang dalam jangka waktu yang lama. Sebab, tingkat kesehatan keuangan BPJS hanya dapat bertahan selama 1,5-6 bulan.
"Cadangan kas ini akan nanti menjadi kurang sehat Pak di bulan November 2026 dan di awal tahun depan menjadi gagal bayar," ungkapnya.
Ia mengatakan lebih jauh, nantinya BPJS Kesehatan akan mendapatkan suntikan dana dari pagu anggaran APBN tahun ini sebesar Rp 20 triliun. Sehingga pendapatan iuran meningkat dari yang sebelumnya Rp 48 triliun menjadi Rp 68 triliun.
"Itu sudah dijanjikan di Pak Menteri Keuangan juga hanya masih belum mengalir. Sekarang prosesnya masih dalam regulasi juga," imbuhnya.
"Kami pantau terus karena kami berharap ini akan turun. Dalam regulasi itu bisa penyesuaian iuran ataupun suntikan maka kami akan usulkan cenderung memilih dalam bentuk suntikan dulu, karena kalau penyesuaian iuran itu tidak nyaman untuk rakyat," tutupnya.
Sebelumnya, Ia mengaku, biaya pelayanan kesehatan lebih tinggi dibandingkan pendapatan iuran. Hal tersebut membuat BPJS Kesehatan menanggung defisit dari klaim program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang meningkat.
"Biaya pelayanan kesehatan kembali melampaui pendapatan iuran secara berkelanjutan dan bahkan dengan tren yang semakin meningkat," sebutnya.
Prihati mengungkapkan, bahkan tren klaim jaminan kesehatan saat ini tertinggi sejak 8 tahun terakhir. Adapun rasio klaim program JKN tembus 111,86% hingga Februari 2026.
"Sebagai implikasinya, apabila kondisi ini terus berlanjut, maka defisit akan terus terakumulasi dan secara langsung menekan kesehatan DJS," tuturnya.
BPJS Kesehatan mencatat, rasio klaim tahun 2018 yakni sebesar 110,37%. Namun, pada tahun 2019, rasio klaim program JKN berangsur menurun menjadi 97,05%. Bahkan, pada saat pandemi, penurunan rasio klaim dapat tercapai pada tahun 2020 sebesar 68,29%, dan 2021 jadi dan 63,03%
"Pada tahun 2019 terjadi perbaikan kondisi di mana DJS sempat mencapai titik keseimbangan dengan rasio klaim yang lebih terkendali," sebutnya.
Namun, rasio klaim pada tahun 2022 kembali naik menjadi 78,78%. Selanjutnya, lada tahun 2023 tembus 104,72%. Angka tersebut terus membengkak pada 2024 sebesar 105,78% dan pada 2025 sebesar 107,69%.
"Sejak tahun 2023, kembali terjadi perubahan yang cukup signifikan di mana rasio klaim berada di atas 100%," tutupnya.
(ayh/ayh)
[Gambas:Video CNBC]
