Surabaya, CNBC Indonesia - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero) bebas dari praktik penyelewengan dibandingkan transportasi darat lainnya.
Anggota Komite BPH Bambang Hermanto mengatakan bahwa sistem distribusi bahan bakar untuk kereta api memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi karena minim celah kebocoran. Hal itu jika dibandingkan dengan moda transportasi jalan raya seperti truk yang kerap "kencing" atau pencurian volume BBM di tengah jalan oleh oknum.
"Dan saya melihat kereta api ini salah satu proses distribusi yang kalau menurut saya cukup dipercaya ya, aman. Karena selama ini kita belum pernah mendengar ada berita bahwa ada kereta api kencing. Kereta api kencing di jalan belum ada ya kan gitu. Tapi kalau yang lain itu saya sering mendengar kan gitu," ujar Bambang dalam kunjungannya ke Kantor KAI DAOP 8, Surabaya, dikutip Jumat (26/12/2025).
Istilah "kencing" sendiri digunakan di lapangan untuk menyebut praktik ilegal pengurangan isi tangki BBM secara diam-diam saat proses pengiriman. Karena tingginya tingkat kepercayaan tersebut, Bambang bahkan mengusulkan terobosan kebijakan berupa pemberian kuota secara agregasi atau gelondongan kepada KAI untuk memangkas birokrasi.
"Maka oleh karena itu kemarin saya juga mengusulkan kepada teman-teman di komite, saya bilang ini bagaimana kalau kita bikin agregasi. Pokoknya kita gelondongan aja kita kasih. Tujuannya apa? Adalah bahwa supaya kita juga bisa dengan cepat ketika ada persoalan-persoalan di lapangan di kereta api," tegasnya.
Bambang menilai, dengan sistem tersebut, KAI dapat lebih fleksibel mengatur penggunaan BBM-nya baik untuk kereta penumpang maupun barang tanpa birokrasi panjang. Hal itu didasari keyakinan bahwa subsidi negara yang disalurkan ke KAI bisa tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
"Tentu kita harus mendukung upaya-upaya yang selama ini dilakukan oleh Kereta Api dalam rangka bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Tentu dari sisi BPH Migas kita juga berupaya untuk bagaimana juga memberikan yang terbaik untuk kereta api," tandasnya.
Executive Vice President (EVP) Daop 8 Surabaya, Daniel J. Hutabarat mengatakan bahwa sistem pengelolaan BBM di internal KAI memang dirancang ketat dan terstruktur. Ia memastikan seluruh kuota subsidi yang diberikan pemerintah terserap murni untuk operasional lokomotif guna melayani masyarakat.
"Karena alhamdulillah tempat kami sih semua aman, terstruktur, nggak ada yang lari, kalau namanya BBM juga nggak ada yang kencing lah Pak ya. Jadi memang semua terpakai oleh lokomotif yang tersalurkan," ungkapnya dalam kesempatan yang sama.
Dia menilai, selain aman dari sisi distribusi, penggunaan BBM subsidi pada kereta api memberikan efisiensi yang luar biasa bagi negara. Satu liter bahan bakar pada lokomotif mampu mengangkut ratusan hingga ribuan penumpang sekaligus, yang jika dikonversi per orang, nilai subsidinya efisien.
"Kalau lokomotif itu kan ukurannya itu empat satu ya. Empat liter satu kilometer konsumsi BBM-nya Pak. Tapi bisa menarik penumpang bisa 500, bisa juga 1.000 rangkaian KA ekonomi. Gitu jadi kalau kita efisiensi membaginya, belum masalah polusinya," tandasnya.
(hoi/hoi)
[Gambas:Video CNBC]

2 hours ago
2

















































