BMKG Sebut RI Masih Kritis: Sumatra-Papua Memerah, El Nino Sangat Kuat

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan, bulan September 2026 merupakan fase kritis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. BMKG mengingatkan semua pihak terus mewaspadai kondisi cuaca kering yang masih dominan, pengaruh El Nino, serta tingginya jumlah titik panas (hotspot).

Terpisah, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengungkapkan, jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence) secara nasional mengalami penurunan signifikan pada Senin (7/9/2026). Data pemantauan SiPongi Kemenhut menunjukkan, terdeteksi 386 hotspot high confidence, turun 288 titik dibandingkan 674 titik pada 6 September 2026.

Di enam provinsi prioritas, penurunan terutama terlihat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, sementara Sumatra Selatan saat ini menjadi wilayah dengan hotspot high confidence tertinggi, sehingga penguatan operasi terus dilakukan.

Namun, Kemenhut menegaskan, hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang terdeteksi melalui satelit dan tidak serta-merta menunjukkan satu kejadian kebakaran. Satu kejadian kebakaran dapat terdeteksi sebagai beberapa hotspot. Karena itu, seluruh indikasi tetap perlu diverifikasi melalui groundcheck dan pemantauan kondisi aktual di lapangan.

"Terdapat tiga faktor utama yang perlu menjadi perhatian bersama. Yakni kondisi kering yang masih dominan, tingginya potensi karhutla terutama di Sumatra dan Kalimantan, serta mulai terdeteksinya sebaran asap di sejumlah wilayah. Karena itu, periode September ini masih menjadi fase kritis yang membutuhkan kesiapsiagaan bersama," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dikutip Selasa (8/9/2026).

Tak cuma peningkatan hotspot, BMKG juga mendeteksi sebaran asap di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan yang berpotensi memengaruhi kualitas udara. Faisal mengingatkan, pemantauan konsentrasi partikulat halus (PM2.5) menunjukkan peningkatan pada beberapa lokasi yang terdampak aktivitas karhutla. Selain itu, satelit Sentinel-5P mendeteksi peningkatan emisi karbon monoksida di Sumatra dan Kalimantan, bahkan terpantau hingga wilayah Sarawak, Malaysia.

"Kondisi ini perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian sumber kebakaran harus dilakukan sedini mungkin," tukasnya.

Di sisi lain, BMKG memprediksi El Nino masih akan bertahan hingga awal tahun 2027. Dalam Analisis Dinamika Atmosfer Dasarian III Agustus 2026 yang dirilis BMKG pada 2 September 2026 terungkap, Indeks ENSO (rata-rata 3 bulanan) untuk JJA (Juni-Juli-Agustus) adalah sebesar 2,2, yang menunjukkan El Nino dengan intensitas sangat kuat.

BMKG pun mengeluarkan peringatan dini kekeringan meteorologis untuk Dasarian I Desember 2026. Di mana status Awas berlaku untuk beberapa kabupaten di sebagian Pulau Sumatra bagian selatan, sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Nusa Tenggara, sebagian besar Pulau Kalimantan, serta sebagian Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku.

Faisal mengingatkan efek El Nino yang melanda saat Indonesia sedang mengalami musim kemarau.

"Dampaknya terlihat dari semakin panjangnya hari tanpa hujan di berbagai daerah," ucapnya.

"Hingga awal September, sebagian besar wilayah Indonesia masih berada pada musim kemarau, sementara hujan yang terjadi umumnya bersifat lokal dan belum mampu memperbaiki kondisi kekeringan secara merata," ujarnya.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi antara Pemerintah dan Perusahaan Pemegang Hak Guna Usaha dalam Penanggulangan dan Penanganan Puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026 di Graha Marinir Panti Perwira, Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, Senin (7/9/2026). Rapat itu dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago.

Faisal menjabarkan hasil analisis BMKG yang menunjukkan potensi pertumbuhan awan hujan pada periode 6-13 September masih relatif rendah di sebagian besar wilayah Indonesia, terutama di Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatra bagian selatan, serta sebagian Sulawesi dan Papua Selatan.

Kata dia, kondisi tersebut menunjukkan peluang hujan alami untuk membantu pemadaman karhutla masih terbatas.

Dia pun mengingatkan sejumlah daerah membutuhkan perhatian, meliputi Sumatra Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Dalam rilis Fine Fuel Moisture Code, yang menggambarkan sebaran tingkat kemudahan terbakar lapisan atas permukaan tanah untuk 9 September 2026, analisis BMKG menunjukkan hampir seluruh wilayah Indonesia, dari Sumatra hingga ke Jawa masuk kategori mudah dan sangat mudah terbakar.

Meski, beberapa lokasi dinyatakan kondisi Aman atau Moderat dari aspek tingkat kemudahan terbakar lapisan atas permukaan tanah.

Berikut penampakan Fine Fuel Moisture Code yang dirilis BMKG, valid untuk besok, 9 September 2026:

BMKG, lanjut Faisal, menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) bersama BNPB, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan berbagai pihak terkait lainnya sebagai salah satu upaya untuk penanganan karhutla.

"OMC tidak hanya digunakan untuk mitigasi karhutla, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya air dan ketahanan pangan nasional. Operasi dilaksanakan secara adaptif berdasarkan kondisi atmosfer dan kebutuhan masing-masing wilayah," tegas Faisal.

"BMKG siap terus memberikan dukungan informasi, peringatan dini, dan layanan OMC berbasis kondisi atmosfer terkini. Kami berharap informasi ini dapat memperkuat koordinasi dan langkah mitigasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat," ucapnya.

Sementara, Menko Polkam Djamari Chaniago menegaskan, penanggulangan karhutla merupakan tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh pihak.

"Upaya pencegahan dan penanganan karhutla bukan hanya tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga tanggung jawab moral, profesi, dan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak," tegasnya.

Ia juga mengingatkan, Indonesia masih menghadapi dampak El Niño yang berpotensi memperpanjang kondisi kering di sejumlah wilayah, sehingga seluruh langkah mitigasi perlu dilakukan secara terukur dengan memanfaatkan informasi dan analisis BMKG sebagai dasar pengambilan keputusan.

(dce/dce) [Gambas:Video CNBC]