8 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah militer Myanmar mulai menerapkan sistem barcode dan QR code untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) kendaraan. Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran akan kelangkaan pasokan.
Kementerian Energi Myanmar mengatakan kebijakan ini akan diberlakukan secara nasional mulai pekan depan. Dalam pernyataan pada 23 Maret, kementerian menyebut nantinya setiap kendaraan hanya diperbolehkan membeli BBM satu hingga dua kali dalam seminggu, tergantung kapasitas mesin.
"Pelanggan akan diizinkan membeli bahan bakar satu atau dua kali seminggu tergantung ukuran mesin kendaraan mereka," tulis kementerian tersebut, seperti dikutip Bloomberg, Rabu (25/3/2026).
Dalam skema ini, barcode yang tertera pada sertifikat kendaraan, baik pada mobil, truk, maupun sepeda motor, akan terhubung dengan data dalam QR code. Sistem itu akan menentukan kuota BBM yang dapat dibeli oleh masing-masing pengguna.
Implementasi awal telah dimulai sejak 12 Maret di sejumlah kota besar, termasuk Yangon dan Naypyitaw.
Kebijakan pembatasan ini muncul seiring meningkatnya tekanan terhadap pasokan energi, yang sebagian dipicu dampak konflik di Timur Tengah. Kondisi tersebut turut memicu antrean panjang di berbagai stasiun pengisian bahan bakar akibat lonjakan harga dan kekhawatiran masyarakat terhadap kelangkaan.
Selain itu, krisis pasokan juga berdampak pada sektor transportasi udara. Kelangkaan bahan bakar jet dilaporkan memaksa sejumlah maskapai di Myanmar menghentikan sementara beberapa rute domestik.
Untuk menghemat konsumsi BBM, pemerintah sebelumnya juga telah memberlakukan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi. Bahkan, pegawai pemerintah diarahkan untuk bekerja dari rumah setiap hari Rabu mulai 25 Maret.
Di sisi lain, Federasi Beras Myanmar mengimbau pelaku industri penggilingan dan petani untuk menghemat penggunaan bahan bakar serta mulai beralih ke energi alternatif seperti tenaga surya.
Kementerian Energi menyatakan bahwa saat ini Myanmar memiliki cadangan BBM untuk sekitar 50 hari. Pemerintah juga tengah mengupayakan tambahan impor melalui jalur alternatif guna menjaga pasokan tetap stabil.
Sementara itu, bank sentral Myanmar telah menggelontorkan devisa sebesar US$96 juta atau setara sekitar Rp1,56 triliun kepada perusahaan minyak dengan kurs lebih rendah. Langkah ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengimpor bahan bakar dari luar negeri.
(tfa/tfa)
Add
as a preferred
source on Google
