6 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan keseimbangan antara kapasitas produksi fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter) mineral dengan ketersediaan bahan baku melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan.
Pemerintah menegaskan aktivitas industri bisa tetap berjalan dengan kepastian produksi bahan baku.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga iklim investasi hilirisasi yang masuk ke Indonesia. Ia menegaskan pemerintah tengah fokus melakukan sinkronisasi data agar izin produksi yang diberikan kepada perusahaan tambang sesuai dengan kebutuhan smelter.
"Dalam rangka menjamin investasi yang telah dilakukan di negeri kita tercinta terkait hilirisasi, maka kewajiban pemerintah khususnya di ESDM adalah memastikan seluruh bahan baku yang bersumber dari negara kita harus ada. Artinya, antara kapasitas produksi dengan RKAB yang kita berikan itu harus seimbang supaya industri bisa berjalan," paparnya saat konferensi pers usai rapat dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan COO Danantara Dony Oskaria di Gedung DPR, Senin (08/06/2026).
Perlu diketahui, pemerintah sebelumnya memutuskan untuk memangkas target produksi bijih nikel dalam RKAB 2026. Hal ini tak lain untuk mendorong kenaikan harga nikel di pasar dunia dan juga menjaga keberlanjutan cadangan nikel nasional.
Pada paparan awal Januari 2026, Bahlil sempat menjelaskan alasan di balik rencana pemerintah untuk menyesuaikan target produksi nikel pada 2026 ini.
"Nikel, kami akan sesuaikan dengan kebutuhan industri dan kita akan bikin pemerataan, maksudnya industri-industri besar harus beli ore nickel dari pengusaha tambang, jangan ada monopoli, kita ingin perusahaan daerah kuat supaya ada kolaborasi supaya hilriisasi berkeadilan. Kita support tapi harus berkolaborasi," tuturnya.
Perlu diketahui, untuk bijih nikel, pembatasan produksi ditargetkan menjadi 250-260 juta ton pada 2026, turun dari RKAB 2025 sebesar 379 juta ton.
Sebelumnya, sejumlah perusahaan nikel mengaku mendapatkan kuota produksi lebih rendah dibandingkan tahun lalu.
PT Weda Bay Nickel Indonesia misalnya, perusahaan nikel yang dimiliki Eramet Indonesia, menyebutkan produksi nikel perusahaan di Maluku Utara hanya bertahan hingga pertengahan Mei 2026.
Sambil mengajukan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, perusahaan untuk tahun ini, aktivitas tambang akan berhenti sementara dan melakukan pemeliharaan dan perawatan.
"Permohonan revisi kenaikan izin saat ini sedang diajukan oleh PT Weda Bay Nickel (PT WBN), menyusul persetujuan RKAB awal yang dibatasi sebesar 12 Mwmt bijih nikel untuk tahun 2026, di mana produksi akan tercapai pada pertengahan Mei; tambang sedang bersiap untuk ditempatkan pada Care and Maintenance pada bulan Mei, menunggu revisi ini," tulis manajemen dalam laporan resmi Eramet, dikutip Selasa (28/4/2026).
CEO Eramet Group Christel Bories menjelaskan saat ini perusahaan tengah mengajukan permohonan revisi kenaikan kuota produksi kepada pemerintah. Pihaknya menunggu keputusan resmi terkait tambahan volume produksi agar aktivitas tambang nikel tersebut dapat berlanjut hingga akhir tahun.
Perusahaan mencatat, hingga pertengahan April 2026, target penjualan bijih nikel ke pihak eksternal yang dibatasi sebesar 9 Mwmt sudah tercapai sepenuhnya. Saat ini, sisa kuota produksi yang masih tersedia dialokasikan secara terbatas hanya untuk menjamin keberlangsungan pasokan bahan baku pada pabrik pengolahan Nickel Pig Iron (NPI) milik perusahaan patungan tersebut.
"Kuartal pertama ini mengonfirmasi kemampuan Grup untuk beradaptasi dan memobilisasi guna memenuhi target, terlepas dari ketidakpastian," ujar Bories.
Begitu juga dengan PT Vale Indonesia. Direktur Utama PT Vale Indonesia Bernardus Irmanto menyebut, pemerintah baru menyetujui 30% kuota produksi bijih nikel dari RKAB 2026 yang diajukan perusahaan.
Bila sampai setahun ini hanya diberikan kuota sebesar itu, maka menurutnya ini sulit menyuplai untuk tiga proyek smelter Vale yang berlokasi di Sulawesi Selatan (Sorowako Limonite), Sulawesi Tengah (Morowali), dan Sulawesi Tenggara (Pomalaa).
Seperti diketahui, perusahaan tengah membangun tiga proyek smelter baru yang ditargetkan beroperasi pada 2026/2027. Ketiga proyek hilirisasi itu antara lain Indonesia Growth Project (IGP) Sorowako Limonite, IGP Morowali, dan IGP Pomalaa. Adapun total kebutuhan investasi ketiga proyek tersebut diperkirakan memakan US$ 8,7 miliar atau sekitar Rp 147 triliun (asumsi kurs Rp 16.935 per US$).
"Saat ini kami sudah memperoleh approval atau persetujuan atau pengesahan RKAB, namun demikian kuota yang diberikan kepada PT Vale sekitar 30% dari apa yang kami minta. Kemungkinan besar tidak akan bisa memenuhi komitmen-komitmen kami terhadap pabrik-pabrik yang tadi saya jelaskan di atas," ungkap Bernardus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (19/01/2026).
Adapun, kebutuhan bahan baku untuk memasok ketiga proyek High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang sedang dikerjakan itu tergolong besar.
Bernadus menyebut, untuk proyek HPAL di Pomalaa, Sulawesi Tenggara, yang berkapasitas 120 ribu ton Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) per tahun, perusahaan membutuhkan suplai bijih nikel kadar renda (limonite) mencapai 21 juta ton dan 7 juta ton bijih nikel kadar tinggi (saprolite) per tahun.
"Jadi itu kebutuhan yang harus disediakan oleh PT Vale untuk mem-feeding HPAL dengan kapasitas produksi 120.000 (ton). Pada waktu kita menambang limonite kita juga akan secara bersamaan akan memperoleh saprolite jadi jumlahnya itu 7 juta wet metric ton saprolite," katanya.
Selain Pomalaa, kebutuhan pasokan bijih nikel juga diperlukan untuk proyek IGP Morowali di Sulawesi Tengah yang membutuhkan sekitar 10,4 juta ton limonite dan 5,5 juta ton saprolite per tahun.
Sementara itu, proyek HPAL di Sorowako, Sulawesi Selatan, diproyeksikan membutuhkan suplai limonite sekitar 11,5 juta ton setiap tahunnya untuk mendukung operasional pabrik yang akan dibangun di Malili.
"Jadi mudah-mudahan kami PT Vale bisa mendapatkan kesempatan untuk mengajukan revisi RKAB dan juga mendapatkan volume yang cukup untuk memenuhi komitmen terhadap partner dan juga komitmen terhadap pemegang saham kami," tandasnya.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
