2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Skema penipuan besar-besaran yang dilancarkan Korea Utara (Korut) ke lebih dari 40 negara sempat membuat heboh pada akhir 2025 lalu. Korut melancarkan aksi penipuan kripto dan penyamaran pegawai IT di lebih dari 40 negara.
Uang yang dirampas dari korban diduga digunakan untuk membiayai program senjata rudal dan nuklik negara kekuasaan Kim Jong-un.
Kasus ini akhirnya dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Amerika Serikat (AS) meminta negara-negara anggota PBB untuk mengambil sikap tegas melawan upaya penipuan Korut yang sudah meresahkan banyak negara.
Sebelas negara memimpin sesi di markas PBB di New York. Mereka membahas laporan 140-halaman yang dirilis pada akhir 2025 lalu. Isinya membahas upaya serangan siber ekstensif dari Korut untuk membiayai militernya.
Laporan itu terkait dengan skema penyamaran pekerja teknologi Korut, di mana warga Korut mencuri identitas dan mengamankan pekerjaan di perusahaan-perusahaan Barat.
Tak cuma itu, para oknum penipu Pyongyang juga melakukan pencurian aset kripto bernilai miliaran dolar di lebih dari 40 negara. Hingga tahun lalu, aset kripto yang dirampok yang ditimbulkan sudah lebih dari US$2 miliar (Rp33 triliun).
Jonathan Fritz, Wakil Asisten Utama Menteri Luar Negeri AS, mengatakan kepada wartawan menjelang pertemuan PBB bahwa tujuan laporan dan sesi PBB tersebut adalah untuk menekan negara-negara yang membantu Korut dalam skema-skema penipuannya.
"Terlalu banyak negara yang gagal mengimplementasikan sanksi PBB yang dirancang untuk mencegah aktivitas berbahaya seperti ini," kata Fritz, dikutip dari The Record, Kamis (15/1/2026).
"Seorang pekerja teknologi Korut bisa tinggal di Laos, mencuri identitas warga Ukraina secara online, lalu menggunakan identitas tersebut untuk menipu perusahaan AS untuk merekrut mereka. Biasanya mereka melamar ke pekerjaan remot dengan gaji ratusan hingga ribuan dolar AS," ia menjelaskan.
Pejabat AS mengkritisi Rusia dan China atas peran mereka melindungi Korut dan menyediakan tempat aman (safe haven) untuk pendanaan ke negara komunis tersebut. Setidaknya ada 19 bank China yang disebut digunakan untuk pencucian dana curian, menurut laporan yang dibahas di markas PBB.
Korut juga dikatakan bergantung pada infrastruktur dan institusi keuangan China untuk melancarkan aksinya. Laporan itu juga mencatat beberapa negara yang mengizinkan Korut menggunakan aset kripto curian untuk membeli senjata atau bahan bakar.
Laporan Tim Pemantau Sanksi Multilateral menemukan bahwa kendaraan lapis baja, minyak bumi Rusia, dan tembaga untuk amunisi semuanya dibeli menggunakan mata uang kripto.
Beberapa negara yang disebut dalam laporan tersebut adalah China, Rusia, Kamboja, Laos, Guinea Ekuatorial, Guinea, Nigeria dan Tanzania.
Negara-negara itu dituduh antara lain mengakomodir pekerja teknologi palsu asal Korut atau mengizinkan pejabat Korut melakukan pencucian uang melalui institusi keuangan mereka.
Pejabat AS mengestimasikan sekitar 1.500 pekerja teknologi Korut berbasis di China, sementara 500 lainnya tersebar di Rusia, Laos, Kamboja, Guinea Ekuatorial, Guinea, Nigeria dan Tanzania.
AS menyatakan bahwa skema ini melanggar dua Resolusi Dewan Keamanan PBB tertentu yang melarang negara-negara anggota menawarkan visa kerja kepada warga Korut dan mewajibkan semua negara anggota untuk memulangkan warga Korut yang kedapatan memperoleh penghasilan di negara mereka.
Fritz mengatakan sejak laporan tersebut dirilis pada Oktober 2025, Argentina dan Pakistan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang diuraikan dalam laporan tersebut.
"Saya memahami bahwa Pakistan sebenarnya telah menangkap seorang individu yang diidentifikasi oleh laporan Tim Pemantauan Sanksi Multilateral karena perannya dalam memfasilitasi aktivitas pekerja teknologi Korut," ia menjelaskan.
Sesi di markas PBB meliputi pidato dari beberapa negara dan kesaksian dari sektor privat yang terkait upaya mereka menyelesaikan masalah ini.
Seorang perwakilan Korea Selata (Korsel) mencatat bahwa setelah laporan yang dirilis pada Oktober 2025, sebuah perusahaan mata uang kripto di negaranya mendeteksi pencurian aset sebesar US$30 juta (Rp507 miliar).
Seorang juru bicara dari platform pekerja lepas Upwork mengatakan mereka pernah menangani satu kasus di mana seseorang datang bekerja secara langsung, tampak seperti sedang bekerja tetapi diam-diam menyuruh warga Korut untuk melakukan semua tugasnya di luar jam kerja.
Ada beberapa solusi yang dibahas dalam sesi di markas PBB. Salah satunya, perwakilan dari sektor privat seperti Google dan perusahaan teknologi lain menyarankan perusahaan mencanangkan proses perekrutan yang lebih ketat, misalnya dengan melakukan pengecekan background dan wawancara langsung.
Namun, beberapa pihak juga mencatat bahwa Korut sudah mengintegrasikan AI dalam skema penipuannya, sehingga memungkinkan pelamar untuk mengganti foto diri, suara, bahkan akses, selama proses wawancara.
Perwakilan Tetap Korea Utara di PBB menerbitkan pernyataan tentang pertemuan tersebut, mengecam AS karena membahas masalah itu, sembari menarik diri dari organisasi PBB secara sembarangan yang dianggapnya tidak perlu.
"Yang seharusnya dipertanyakan dan didiskusikan secara terbuka di PBB sebagai isu terpenting yang masih tertunda adalah tindakan kriminal keji AS yang secara sembarangan melanggar semangat Piagam PBB dan hukum internasional lainnya serta tanpa ampun menghancurkan tatanan internasional melalui penggunaan kekuatan yang keterlaluan," kata pemerintah Korut.
"AS membenci keberadaan PBB itu sendiri dan mengabaikan kewajibannya sebagai negara anggota PBB. Ketidakrasionalan dan praktik buruknya dalam menyalahgunakan arena PBB untuk memuaskan kepentingan geopolitiknya sendiri tidak boleh dibiarkan," lanjut pemerintah Korut.
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
