14 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan penyebab revisi Peraturan Pemerintah (PP) Keamanan Pangan yang tak kunjung rampung, meski sudah menghabiskan waktu 2 tahun.
"PP No 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, dua tahun tidak selesai-selesai, perdebatannya di penjelasan," kata Zulhas dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi (rakor) terkait revisi PP No 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan, Senin (17/3/2025).
"Nah akhirnya selesai. Yang 2 tahun tadi, ini bisa diselesaikan dalam tempo 1 jam. Pas. Mulai jam 13:10, selesai jam 14:10," ujarnya.
Zulhas membeberkan poin-poin dalam PP tersebut, yaitu:
- Dalam hal pangan olahan asal ikan, pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan dan mutu pangan dilaksanakan oleh Kepala Badan, POM, dan Menteri yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang kelautan, perikanan, sesuai dengan kewenangannya sendiri atau bersama-sama. Jadi kalau ikan ya ada di kelautan. Pasal 7 ayat 2C.
- Pengawasan terhadap pemenuhan sama. Pelaksanaan oleh Kepala Badan, dan penyelenggara pemerintahan di bidang perindustrian. Jadi kalau kelautan itu ikan, kelautan. Kalau pertanian, ya itu pertanian.
"Dan pertanian itu kan ada protein dan karbohidrat. Jadi protein itu ada susu, ada macam-macam. Jadi dikembalikan ke situ, nanti kalau teknis masing-masing kan kewenangan kementerian itu kan besar ya, kewenanganya. Jadi Menteri bisa bikin apa namanya peraturan Menteri. Itu urusan masing-masing Kementerian. Tidak bisa kementerian tergantung kepada BPOM," kata Zulhas.
"Dalam hal pangan olahan asal hewan, pengawasan terkena penyebaran keamanan pangan, dilaksanakan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan badan bidang pertanian dan kewenangannya. Jadi kalau daging-daging ya pertanian," tutupnya.
(dce)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Zulhas Beberkan 2 Kuncian Utama Swasembada Pangan
Next Article Zulhas Bawa Kabar Genting dari Prabowo, Minta RI Bersatu-Setop Hujat
